Ilustrasi
DBS NEWS, SOPPENG – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng mendapat sorotan tajam.
Pengelolaan perusahaan pelat merah ini diminta tidak hanya mengejar status sehat secara administratif atau kelembagaan.
Peringatan keras tersebut dilontarkan oleh Bupati Soppeng sendiri, Suwardi Haseng pasca menghadiri Rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Makassar, Jumat (7/8/2026).
“BUMD agar tidak hanya sehat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suwardi dilansir dari laman Pemkab Soppeng, Kamis (20/8/2026).
Selain BUMD, Suwardi juga meminta pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta aset barang milik daerah dijalankan secara profesional dan akuntabel.
Langkah ini dinilai mendesak agar keberadaan mereka tidak menjadi beban finansial, melainkan benar-benar mendatangkan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami terus mendorong pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah yang semakin profesional, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Suwardi.
Sekedar diketahui, Pemkab Soppeng saat ini menaungi sejumlah BUMD, seperti PT Lamataesso Mattapa dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Soppeng, serta memiliki penyertaan modal di Bank Sulselbar.
PT Lamataesso Mattapa adalah pengelola Kawasan Wisata Alam (KWA) Lejja dan Kawasan Industri Hasil Tembakau.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, PT Lamataesso menyetor kontribusi sebesar Rp248 juta pada tahun 2024.
Di sisi lain, pada tahun yang sama, PDAM Soppeng tercatat nihil kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Sementara itu, Bank Sulselbar menyumbang kontribusi sebesar Rp16 miliar.
Penulis: Idham
Komentar