Ilustrasi
DBS NEWS, SOPPENG – Beberapa pekan terakhir, jagat media sosial sempat diramaikan perbincangan viral mengenai bagaimana jika masyarakat kompak tak lagi membayar pajak.
Lantas, seperti apa dampaknya jika fenomena tersebut terjadi di Kabupaten Soppeng, seberapa besar potensi kehilangan penerimaan yang harus dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng?
Sebelum membahasnya, perlu diketahui bahwa dalam praktiknya, terdapat dua jenis pajak, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.
Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain.
Pembayaran biasanya dilakukan secara berkala berdasarkan kepemilikan aset atau penghasilan yang diterima, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain dan umumnya sudah melekat secara otomatis pada transaksi jual beli barang atau jasa.
Konsumen sering kali tidak menyadarinya karena pajak ini sudah menyatu dalam harga atau struk pembayaran, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat berbelanja di minimarket atau pajak restoran ketika makan di luar.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023, pemerintah kabupaten/kota berwenang memungut 9 jenis pajak.
Jenis pajak ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri dari jasa perhotelan, makanan/minuman, tenaga listrik, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa parkir.
Lalu ada juga Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kembali ke topik awal, seberapa besar potensi kehilangan penerimaan yang bakal dialami Pemkab Soppeng jika masyarakat Soppeng kompak tak lagi membayar pajak?
Jika hal tersebut terjadi, Pemkab Soppeng berpotensi kehilangan sumber penerimaan yang nilainya berkisar di angka puluhan miliar rupiah per tahun.
Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tercatat sebesar Rp44,6 miliar pada tahun 2025.
Secara persentase, nilai tersebut setara 3,75 persen dari total realisasi Pendapatan Pemkab Soppeng tahun 2025 yang sebesar Rp1,19 triliun.
Jumlah itu belum termasuk jika kita juga menghitung pemasukan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah yang nilainya mencapai Rp58,66 miliar atau 4,93 persen dari total realisasi pendapatan.
Kemudian ada juga dana bagi hasil pajak dari kategori Dana Perimbangan yang nilainya sebesar Rp12 miliar atau 1,01 persen dari total realisasi pendapatan.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak menjadi salah satu penopang penting bagi penerimaan daerah Kabupaten Soppeng.
Sementara itu, dikutip dari laman um-surabaya.ac.id, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Arin Setyowati, menilai perbincangan mengenai “berhenti membayar pajak” tidak bisa dimaknai sebagai ajakan membangkang terhadap negara.
Menurutnya, seruan tersebut adalah akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai persoalan, mulai dari korupsi, gaya hidup pejabat yang dinilai berlebihan, kualitas pelayanan publik yang belum memuaskan, hingga kebijakan fiskal yang dianggap semakin membebani masyarakat.
“Namun, berhenti membayar pajak jelas bukan solusi. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara untuk membangun sekolah, jalan, rumah sakit, memberikan subsidi, bantuan sosial, membayar gaji guru, hingga membiayai layanan keamanan dan pelayanan publik lainnya,” ujar Arin, dikutip Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penting atau tidaknya pajak, melainkan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap cara negara memungut dan mengelola penerimaan tersebut.
“Negara membutuhkan penerimaan, tetapi rakyat juga membutuhkan bukti bahwa pajak benar-benar kembali dalam bentuk manfaat publik,” pungkasnya.
Penulis: Idham







Komentar