Surat permintaan hak jawab dan koreksi Pemkab Soppeng
DBS NEWS, SOPPENG – Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng mengklarifikasi pemberitaan yang berjudul “Soppeng Jadi Daerah dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Sulsel” pada 14 Oktober 2024 kemarin.
Dalam surat hak koreksi dan hak jawab yang diterima redaksi DBS News, Sabtu (19/10/2024), terdapat beberapa poin keberatan yang dikemukakan atas berita yang dimuat.
Berikut ini isi penyampaian hak jawab dan hak koreksi yang ditandatangani langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Soppeng, Kanaruddin tertanggal 17 Oktober 2024.
1. Untuk hak koreksi kami berharap agar kiranya :
– Judul Berita dikoreksi agar tidak bersifat menghakimi Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di Sulawesi Selatan.
– Sebaiknya tidak mencantumkan foto Bupati Soppeng dalam berita tersebut karena pelaporan kasus korupsi dan tindaklanjutnya tidak terkait dengan kebijakan Bupati Soppeng dan/atau data yang disajikan tidak jelas dan juga tidak terkait sepenuhnya dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, sehingga dengan pencantuman foto Bupati Soppeng tersebut dapat menimbulkan kesan negative bagi pihak yang membacanya terhadap pribadi Bupati Soppeng.
2. Sebagai hak jawab, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
– Judul Press release “Soppeng jadi Daerah dengan kasus Korupsi Terbanyak di Sulsel” agar disesuaikan dengan sumber data pokok yakni data dari Polres Soppeng dan Kejaksaan Negeri Soppeng, dimana laporan pengaduan kasus korupsi dan jumlah kasus korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak berkesesuaian dengan data yang disajikan.
– Data yang disajikan pada Press Release dengan judul kolom “korupsi” telah membuat kegaduhan dan keresahan bagi Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan karena sajian data tersebut memberi penafsiran bahwa telah terjadi dan/atau ada kasus korupsi di Soppeng yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) sebanyak 16 kasus padahal yang sesungguhnya penyajian data dimaksud tidak berkesesuaian dengan data dan register kasus pada institusi penegak hukum.
– Berdasarkan hasil koordinasi dengan Unit Tindak Pidana Korupsi POLRES Soppeng, disampaikan bahwa Laporan dan Penyelesaian tindak pidana korupsi pada tahun 2023 Nihil atau tidak ada kasus korupsi yang diproses.
– Berdasarkan hasil koordinasi pada Kejaksaan Negeri Soppeng, disampaikan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani pihak Kejaksaan, pada tahun 2023 diproses 1 kasus Tipikor atas pekerjaan jalan dan jembatan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan tersangka atas Tipikor ini tentu tidak dapat diklasifikasi sebagai perbuatan pelanggaran hukum oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng karena Pelaku dan Lokus pekerjaan merupakan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekedar diketahui, sebelumnya DBS News menayangkan berita berjudul “Soppeng Jadi Daerah dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Sulsel”. Dalam isi beritanya sendiri dijelaskan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi daerah dengan jumlah laporan kasus korupsi terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel yang dipublish pada 14 Oktober 2024 mengenai jumlah kasus kejahatan Kabupaten/Kota di Sulsel.
Dalam publikasi tersebut, diketahui bahwa dari 31 kasus korupsi yang dilaporkan terjadi di Sulsel selama tahun 2023, sebanyak 16 kasus diantaranya terjadi di Kabupaten Soppeng. Tujuh kasus lainnya terjadi di Makassar, dua kasus di Jeneponto, kemudian masing-masing satu kasus terjadi di Selayar, Bulukumba, Takalar, Barru, Wajo dan Pinrang.
Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah laporan kasus korupsi di Kabupaten Soppeng ini meningkat tajam. Tahun 2021 jumlah laporan kasus korupsi di Bumi Latemmamala hanya mencapai dua kasus, bahkan di tahun 2022 tidak ada kasus korupsi yang tercatat.
Jumlah 16 kasus korupsi ini juga menjadikan Kabupaten Soppeng menjadi daerah dengan rekor laporan kasus korupsi terbanyak di Sulsel dalam tiga tahun terakhir.
(Idham)
Komentar