Selle KS Dalle saat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI
DBS NEWS, JAKARTA – Sekjen Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) yang juga Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, mendesak pemerintah pusat memberikan kepastian mekanisme pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Selle, beban belanja pegawai di daerah saat ini telah mencapai angka yang sangat tinggi, yakni memakan hampir separuh dari total anggaran daerah.
“Kami butuh kepastian bagaimana soal alokasi anggaran untuk PPPK kami. Daerah kami 47 persen dari APBD itu untuk gaji ASN,” ujar Selle saat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Bagi Selle, kejelasan alokasi anggaran ini sangat krusial agar ruang fiskal di daerah tetap terjaga untuk mendukung pelayanan publik dan kelanjutan program pembangunan.
“Perlunya kepastian mekanisme pembiayaan gaji PPPK agar tidak sepenuhnya menjadi beban APBD, sehingga ruang fiskal daerah tetap mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan,” ucapnya.
Sayangnya, pernyataan Selle ini tidak mendapat penjelasan dari Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqizamy Karsayuda.
“Izin Pak Wakil Bupati. Hal-hal yang sudah disampaikan oleh para kepala daerah jangan diulang,” ucap Rifqizamy singkat.
Penulis: Idham
Komentar