Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, Fajar
DBS NEWS, SOPPENG – Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia memutuskan untuk melakukan penundaan semua pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertanian per 6 Oktober 2023.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Soppeng, Fajar menyebut, hal ini tertuang dalam surat edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian nomor B.3492/TU.040/G/10/2023.
“Kami baru terima suratnya hari ini, dalam surat itu disebutkan bahwa apabila terdapat penandatanganan kontrak yang dilakukan terhitung sejak 6 Oktober 2023, maka kontrak tersebut dianggap tidak berlaku,” ujar Fajar, Selasa (10/10/2023).
Keputusan tersebut berdampak bagi Kabupaten Soppeng, pasalnya ada dua program bantuan benih jagung yang harusnya bisa segera didapatkan Dinas TPHPKP Soppeng namun harus tertunda.
“Ada bantuan benih jagung untuk pengembangan lahan khusus seluas 1.000 hektar, dan program bantuan benih jagung biasa yang bakal mengalami penundaan dropping barang,” ungkap Fajar.
Adanya penundaan bantuan benih jagung ini, Fajar berharap tidak menghambat proses pertanaman para petani di Kabupaten Soppeng.
Fajar menyarankan para petani yang sebelumnya direncanakan menjadi calon penerima bantuan benih, agar menggunakan benih jagung sendiri terlebih dahulu.
“Nanti akan kita gantikan benihnya jika bantuannya telah datang, toh bantuan benih ini hanya ditunda bukan dibatalkan,” kata Fajar.
Sekedar diketahui, Kementerian Pertanian RI saat ini dipimpin oleh Plt Arief Prasetyo Adi.
Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementan.
Kasus korupsi itu kini sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
Arief Prasetyo Adi sendiri dalam rapat pimpinan di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (9/10/2023), berjanji akan membersihkan Kementerian Pertanian dari pejabat ‘kotor’. Karena itu, ia akan menindak tegas bawahannya yang tidak berintegritas.
“Saya barusan mengumpulkan eselon 1 dan 2 yang ada di Kementan. Nomor satu saya sampaikan zero tolerant score integrity, jadi sudah tidak ada main-main lagi. Per 6 Oktober siapapun yang melanggar, yang tidak punya integritas kita akan selesaikan,” katanya. (id)
Komentar