Ilustrasi
DBS NEWS, SOPPENG – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Soppeng belum bersedia membeberkan lokasi detail pembangunan 100 titik program listrik masuk sawah.
Sikap tertutup ini memicu tanda tanya, mengingat program tersebut telah digembar-gemborkan secara luas oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.
Pada Februari 2026, Suwardi bahkan menyebut bahwa infrastruktur tersebut telah rampung terbangun di 100 lokasi dengan total nilai anggaran mencapai Rp19,2 miliar.
“Anggaran tersebut mencakup pembangunan unit instalasi listrik beserta prasarana penunjang lainnya untuk optimasi lahan rawa dan non-rawa. Sebanyak 80 unit berasal dari APBN Kementerian Pertanian dan 20 unit dari APBD Kabupaten Soppeng,” ujar Suwardi kala itu.
Namun, transparansi informasi mengenai sebaran lokasi proyek tersebut justru menemui jalan buntu di tingkat dinas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DTPHPKP Soppeng, Ariyadin Arif, enggan memberikan keterangan dan mengarahkan wartawan untuk menemui pejabat teknis yang bertanggung jawab.
“Silakan hubungi Pak Salam, dia penanggung jawabnya. Dia tahu semua data lokasinya,” ujar Ariyadin, Kamis (16/4/2026).
Ironisnya, saat dikonfirmasi, Salam justru menolak membuka data tersebut. Ia malah melempar kembali tanggung jawab pemberian informasi kepada pimpinannya.
“Bicara maki (saja) dengan Pak Kadis,” cetusnya singkat, Jumat (17/4/2026)
Ketidakjelasan informasi ini akhirnya memunculkan fakta baru. Saat kembali dimintai penjelasan mengenai sikap bawahannya yang tertutup, Ariyadin Arif mengungkapkan bahwa pejabat yang bersangkutan saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif oleh lembaga auditor negara.
“Mohon maaf, sementara diperiksa anggota itu sama BPK. Jadi untuk semua permintaan dokumen harus bersurat secara resmi, berhubung banyak kebocoran data. Mohon pengertiannya,” tulis Ariyadin melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/4/2026).
Penulis: Idham
Komentar