DBS NEWS, SOPPENG – Keengganan pihak Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk transparan membuka informasi mengenai besaran jumlah alokasi anggaran untuk RSUD Latemmamala menuai kritik masyarakat.
Pasalnya, anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat yang berasal dari pungutan pajak, bukan uang pribadi dari pejabat, sehingga seyogyanya anggaran yang digunakan bisa diungkap ke publik dan diketahui masyarakat.
Namun terlepas dari kontroversi tersebut, seandainya jika pun menggunakan uang pribadi, ada gak sih pejabat Pemerintah Kabupaten Soppeng yang bisa membiayai kebutuhan belanja RSUD Latemmamala untuk setahun saja?.
Sekedar diketahui, berdasarkan data dari SIRUP LKPP, di tahun 2023 saja terdapat sekira 30 paket belanja dengan total nilai Rp57 miliar yang terkait dengan RSUD Latemmamala.
Sementara jika berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) para pejabat di Soppeng, maka tidak ada satupun yang memiliki harta yang mendekati anggaran belanja RSUD Latemmamala tersebut.
Sebagai perbandingan, Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak saja hanya mempunyai total harta kekayaan Rp12,4 miliar, sedangkan Wakil Bupati Soppeng, Lutfi Halide memiliki Rp12,49 miliar.
Jika pun digabungkan, seluruh total harta kekayaan mulai dari Bupati hingga Kepala Dinas, maka hanya akan didapat kurang lebih sekira Rp40 miliar.
Jumlah yang masih sangat jauh dari nilai belanja yang terkait RSUD Latemmamala untuk tahun 2023 berdasarkan situs SIRUP LKPP.
Diberitakan sebelumnya, besaran alokasi anggaran yang harus digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk RSUD Latemmamala masih sulit diungkap.
Pemkab Soppeng melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Dipa masih memilih bungkam saat ditanya mengenai besaran alokasi anggaran tersebut.
“No komen,” ujar Dipa, Jumat (1/12/2023).
Saat disodorkan data mengenai adanya laporan gelontoran dana Rp109 miliar untuk RSUD Latemmamala, yang mana Rp310 juta diantaranya digunakan untuk belanja pegawai, lalu Rp92 miliar untuk belanja barang dan Rp16 miliar untuk belanja modal, Kepala BPKPD Soppeng tersebut tetap memilih tak berkomentar.
“No komenka, mohon dipahami,” tandas Dipa.
Sementara itu, Pihak RSUD Latemmamala melalui Direktur Utamanya, Sitti Mudirusniah juga belum memberi respon saat dikonfirmasi terkait jumlah anggaran yang didapat RSUD dari Pemkab Soppeng.
Beberapa pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya belum juga dibalas hingga berita ini dipublikasikan. (id)
Komentar