Ket.foto : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Soppeng, Chair
DBS NEWS, SOPPENG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Soppeng, Chair angkat bicara terkait kasus pengadaan kaos kelompok tani di Desa Ganra yang menjadi polemik karena adanya logo AW72 yang tercetak di kaos.
Logo tulisan AW diduga kuat adalah akronim dari nama Andi Wahyu yang merupakan Kepala Desa Ganra saat ini. Menjadi masalah karena anggaran yang digunakan seluruhnya adalah dana desa.
Chair menilai ada indikasi pelanggaran etika dalam kasus ini. Seharusnya tak perlu ada penyertaan logo atau simbol pribadi di sebuah pengadaan yang menggunakan Dana Desa.
“Saya pikir ini spontanitas dan kreativitas dari ketidaktahuan pihak tersebut, kalaupun ditanggapi sebagai sebuah pelanggaran maka ini adalah masalah etis dan tidak etis atau lebih ke masalah etika.”
“Sebaiknya memang logo atau simbol tersebut tidak perlu ditampilkan, karena publik akan menanggapi berbeda,” ujar Chair, Senin (5/2/2024).
Terkait sanksi yang kemungkinan akan diberikan oleh Dinas PMD, Chair menyebut, pihaknya tidak memiliki wewenang.
Jika pun ada pelanggaran yang terbukti dilakukan, maka yang berhak untuk menangani adalah Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Daerah.
“Dinas PMD tugasnya hanya pada pembinaan peningkatan kapasitas dan evaluasi kegiatan desa. Kalaupun ada pelanggaran, kita tidak bisa memberikan sanksi kepada pihak desa.”
“Begitupun jika terjadi pelanggaran dan ada pemeriksaan dari APH kepada pihak Desa, maka Dinas PMD juga hanya akan dimintai keterangan dan pendapat saja,” imbuh Chair.
Lebih lanjut, Chair menghimbau seluruh Kepala Desa agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati. Aparat desa diharap lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pengadaan di desa masing-masing.
“Kita menghimbau kepala desa agar memperhatikan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan keresahan ke publik,” pangkasnya. (id)
Komentar