DBS NEWS, SOPPENG – Sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) mengungkap persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah, lembaga dan organisasi masyarakat terhadap bencana banjir di Kabupaten Soppeng.
Dipublikasikan pada 2021, penelitian ini mengambil sampel para korban banjir di Desa Tellulimpoe dan Desa Kessing yang terjadi pada tahun 2019.
Hasil penelitian menunjukan bahwa peran tokoh masyarakat, RT, RW, BPBD Kabupaten Soppeng dan puskesmas dianggap menjadi yang paling aktif dan mudah diakses saat bencana banjir. Mereka dianggap paling tanggap terhadap bencana banjir.
Sedangkan pihak Camat dan organisasi Palang Merah dianggap memiliki peran yang sangat penting, akan tetapi masyarakat menganggap mereka sulit diakses.
Sementara, organisasi swasta yang berada di kawasan bisnis yang dekat dengan lokasi bencana juga dinilai aktif, terutama dalam memberikan bantuan tambahan berupa sandang, obat-obatan, dan selimut.
Selain organisasi aktif tersebut, teridentifikasi juga beberapa organisasi lain yang dinilai kurang aktif oleh masyarakat, misalnya Persatuan Ibu PKK, Karang Taruna, Pemuda Pancasila, dan remaja masjid.
“Peran aktif dari berbagai organisasi atau pemangku kepentingan ini diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan yang dirasakan, serta aksesibilitas mereka ke masyarakat.”
“Untuk memahami peran aktif pemangku kepentingan selama tanggap banjir, responden diminta untuk menyebutkan beberapa pemangku kepentingan yang terlibat selama respons banjir dan memilih peran mereka,” tulis para peneliti.
Sementara itu dalam kesimpulannya, para peneliti menilai bahwa masih kurangnya koordinasi dan kerja yang tidak sinkron antara pemerintah, lembaga dan organisasi masyarakat dalam merespon bencana banjir.
“Masalah yang dirasakan oleh masyarakat muncul karena pekerjaan yang tidak sinkron antara pemangku kepentingan, termasuk proses evakuasi yang tidak terkoordinasi, distribusi bantuan yang tidak merata dan penanganan pengungsi.”
“Terbukti juga dari wawancara mendalam bahwa pemangku kepentingan tingkat tinggi, misalnya pemerintah daerah, dianggap kurang berperan aktif,” tulis para peneliti dalam kesimpulannya. (id)
Komentar