Kepala DPMPTSP Nakertrans Kabupaten Soppeng, Andi Dhamrah dalam bingkai ilustrasi
DBS NEWS, SOPPENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP Nakertrans), Andi Dhamrah, buka suara terkait membengkaknya angka pengangguran di Kabupaten Soppeng.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), angka pengangguran di Soppeng saat ini mengalami peningkatan dari 3.996 jiwa pada tahun 2024 menjadi 4.688 jiwa pada tahun 2025.
Menurut Andi Dhamrah, tingginya angka pengangguran tersebut dipicu oleh sejumlah faktor struktural dan sosial yang kompleks.
Salah satu kendala utama adalah adanya ketidaksesuaian keahlian atau mis match antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.
“Lulusan pendidikan kita seringkali belum memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan,” ujar Andi Dhamrah, Senin (8/6/2026).
Selain masalah kompetensi, ia menyoroti lambatnya laju pertumbuhan lapangan kerja yang tidak mampu mengimbangi lonjakan jumlah angkatan kerja baru setiap tahunnya.
Faktor lainnya mencakup dampak kemajuan teknologi berupa digitalisasi yang mulai menggantikan peran tenaga kerja manusia dengan mesin, terutama pada sektor manufaktur dan administrasi.
Selain itu, tingginya ekspektasi pencari kerja yang cenderung selektif terhadap pekerjaan juga disebut menjadi kendala.
“Pencari kerja menolak pekerjaan tertentu karena tidak sesuai dengan tingkat pendidikan, minat, atau ekspektasi gaji dan fasilitas yang diharapkan,” ujarnya.
Kondisi geografis dan ekonomi lokal juga turut berpengaruh. Menurut Andi Dhamrah, ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian tradisional membuat serapan tenaga kerja sangat rentan terhadap anomali cuaca.
“Selain itu, minimnya sektor industri pengolahan atau hilirisasi menyebabkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kakao lebih banyak dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah, sehingga potensi penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal hilang,” bebernya.
Menanggapi tantangan tersebut, Pemkab Soppeng disebut terus memantau data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk merumuskan kebijakan penciptaan lapangan kerja.
Beberapa upaya yang rencananya dilakukan meliputi pengoptimalan pendidikan vokasi, pemberdayaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK, serta pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) di lingkungan pesantren.
“Kami juga terus mendorong hilirisasi produk pertanian dan mempermudah perizinan bagi investor yang ingin masuk ke Soppeng.”
“Kami yakin tahun 2026 ini angka pengangguran bisa turun jika investasi besar masuk, dunia pendidikan, sektor swasta dan pemerintah daerah berkolaborasi,” ungkap Andi Dhamrah.
Penulis: Idham
Komentar