DBS NEWS, SOPPENG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, sementara mencari opsi terbaik guna pembayaran gaji tenaga honorer di tengah terbatasnya anggaran.
Kepala BPKPD Soppeng, Dipa menyebut, dengan anggaran yang tersedia saat ini, tidak akan mencukupi untuk membayarkan gaji para honorer sampai dengan Desember 2023.
“Sementara kita mencari solusi untuk kekurangan 2023 tersebut. Dengan kondisi saat ini, ada beberapa opsi yang sedang kami pertimbangkan untuk diajukan kepada pimpinan.”
“Termasuk opsi honorer dibekali pelatihan wirausaha sebelum dirumahkan sehingga nantinya punya bekal keterampilan tersendiri, lalu opsi pembayaran gaji setengah atau sepertiganya atau opsi-opsi lain yang akan kita cermati ke depan,” ujar Dipa, Rabu (31/5/2023).
Diketahui, dengan jumlah tenaga honorer yang mencapai 4.858 orang, Pemerintah Kabupaten Soppeng harus menganggarkan lebih dari Rp20 miliar tiap tahunnya untuk gaji para honorer.
Menjadi masalah, karena hampir 90 persen keuangan Pemkab Soppeng tergantung dari dana transfer yang diberikan Pemerintah Pusat.
Sementara dana transfer itu sendiri saat ini banyak yang sudah ditentukan atau diarahkan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap pencapaian program prioritas pemerintah daerah, terutama terkait dengan visi-misi Kepala Daerah.
“Kami memahami kondisi tersebut dimana kapasitas fiskal daerah kita kategori rendah, sementara dana transfer tidak signifikan kenaikannya, sehingga dibutuhkan pengeloaan keuangan yang super prioritas,” ujar Dipa.
“Akibatnya ada kegiatan-kegiatan yang harus kita sederhanakan atau kurangi anggarannya. Sementara dana transfer itu juga tak bisa kita gunakan jika tidak sesuai dengan yang diarahkan,” imbuh Dipa. (id)
Komentar