Ket.foto : Nurmal Idrus saat menjadi Pembicara di Talkshow Bincang Herald
DBS NEWS, SULAWESI SELATAN – Pengamat Kebijakan Publik, Nurmal Idrus menilai penggunaan anggaran stunting di daerah lebih banyak habis terserap ke kegiatan rapat, bimtek dan perjalanan dinas.
Hal ini disampaikan Nurmal saat menjadi pembicara di acara talkshow Bincang Herald, Kamis (30/11/2023).
“Pemerintah Provinsi itu sudah mengintervensi pemerintah daerah dengan mengirim anggaran sekitar Rp200 juta per Kabupaten, namun itu habis untuk perjalanan dinas, rapat-rapat dan bimtek. Anggaran stunting ini sudah kecil tapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan,” ujarnya.
Menurut Nurmal, anggaran penanganan stunting harusnya difokuskan pada penanganan subyek dari stunting yaitu perempuan yang akan melahirkan anak.
Pasalnya, 80 persen pencegahan stunting ternyata bisa dicegah pada saat anak belum lahir dan hanya 20 persen ketika anak sudah lahir.
“Karena lebih banyak pencegahan sebelum anak lahir, maka mari kita dorong anggaran ke pencegahan sebelum anak lahir. Ibu-ibu yang akan menyusui itulah yang harusnya kita kasih susu atau vitamin,” ujar Nurmal.
Lebih lanjut, Nurmal menyarankan agar pencegahan stunting kedepannya bisa dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan semua pihak, misalnya Kementerian Agama.
“Jangan hanya BKKBN yang disuruh untuk mengatasi stunting. Kementerian agama juga bisa masuk, misalnya melalui KUA, dengan memberikan nasehat kepada calon pengantin terkait stunting, jangan hanya tentang menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah,” kata Nurmal.
“Bahkan kalau perlu penanganan stunting diintevensi dari sisi budaya, seperti seserahan pengantin yang wajib diisi susu dan vitamin penambah darah,” imbuh Nurmal.
Selain itu, Nurmal juga mendorong pemerintah agar mengintervensi anggaran untuk lahirnya kurikulum khusus stunting di SMA dan Perguruan Tinggi, bahkan jika perlu dilakukan KKN Tematik Stunting.
“Saya mengusulkan adanya KKN Tematik Stunting di Perguruan Tinggi,” tandas Nurmal. (id)
Komentar