Ilustrasi
DBS NEWS, SOPPENG – Pengusaha konveksi di Kabupaten Soppeng mengeluhkan sepi orderan pembuatan pakaian dinas bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya mengaku, awalnya optimis bisa menerima puluhan hingga ratusan orderan pembuatan pakaian dinas dari para PPPK.
Namun apa mau dikata, dirinya harus menelan pil pahit, ekspektasinya tak sesuai kenyataan.
“Perkiraan kami, harusnya sejak bulan november 2023, puluhan pesanan pembuatan pakaian dinas seperti pakaian korpri, batik cakkele kuning dan coklat dari para PPPK sudah masuk, namun ternyata tak ada satupun orderan,” ujarnya, Jumat (5/4/2024).
Pengusaha inipun menduga adanya monopoli dalam pengadaan dan pembuatan pakaian dinas bagi sejumlah PPPK di Soppeng.
“Dari informasi, sejumlah PPPK diarahkan dan dimintai ukuran baju untuk dibuatkan pakaian dinas jadi dari seorang pengusaha konveksi yang berasal dari luar Soppeng.”
“Pengusaha konveksi yang menerima orderan ini diduga memiliki hubungan dengan salah satu keluarga oknum pejabat di Kabupaten Soppeng,” ujarnya.
Pelaku UMKM asal Soppeng inipun menyayangkan perilaku bisnis seperti ini.
Hal ini menurutnya hanya menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan sangat bertentangan dengan perintah Bupati Soppeng yang ingin meningkatkan kesejahteraan pengusaha lokal Soppeng.
“Pemerintah Daerah harus tahu kejadian ini, dan kami berharap solusi dalam masalah ini, kasian kami ini selalu bayar pajak tapi orang luar yang nikmati,” tandasnya.
Sementara itu, sejumlah pihak terkait seperti BKPSDM Soppeng yang coba dikonfirmasi terkait masalah ini belum memberikan tanggapan. (id)
Komentar