Prof. Dr. Nurhayati Rahman
DBS NEWS, MAKASSAR – Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Nurhayati Rahman punya cerita menarik saat menghadapi gaya “semau-maunya” yang ditunjukkan oleh pejabat di Kabupaten Soppeng.
Pengalaman ini dibagikannya dalam acara dialog publik mengenai dinamika pemerintahan Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle yang digelar oleh Redaksi Tribun Timur di Makassar, Selasa (10/2/2026).
Menurut Nurhayati, momen ini terjadi di masa kepemimpinan Andi Kaswadi Razak sebagai Bupati Soppeng. Saat itu, ia diminta membantu pengembangan wisata di Desa Umpungeng.
Dirinya mengusulkan agar Desa Umpungeng dijadikan Kampung Budaya dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat atau bottom-up.
Menurutnya, paradigma pariwisata dunia saat ini telah meninggalkan gaya Orde Baru yang bersifat top-down, seperti pembangunan Taman Mini atau Benteng Somba Opu yang seringkali terbengkalai karena kebingungan dalam pengelolaan pasca proyek selesai.
Dalam konsep yang ditawarkannya, rumah-rumah penduduk di Umpungeng nantinya ditata sedemikian rupa melalui subsidi pemerintah untuk memastikan kelayakan fasilitas.
Tujuannya, agar wisatawan termasuk turis asing, dapat menginap dan menikmati kuliner tradisional langsung di rumah warga. Dengan cara ini, perputaran uang masuk ke kantong masyarakat, sementara pemerintah cukup menerima pajak dari aktivitas tersebut.
“Masyarakat sendiri yang mengurus, mereka menerima tamu, dan uangnya masuk ke kantong mereka. Ini berbeda dengan konsep Disneyland yang butuh tukang sapu atau pembantu. Di Kampung Budaya, warga akan menyapu dan mengepel rumahnya sendiri karena mereka sadar, jika kotor, tidak akan ada yang mau menyewa,” ujar Nurhayati.
Ia mencontohkan kesuksesan Suku Indian di Amerika yang mampu menarik 5 juta wisatawan per tahun ke perkampungannya meski lokasinya terpencil di pegunungan, serta Kota Colmar di Prancis yang menyumbang devisa besar hanya dengan mempertahankan rumah-rumah dengan gaya abad ke-17.
“Umpungeng memenuhi syarat tersebut, dengan alam yang indah, cuaca dingin, dan hasil bumi melimpah,” ujarnya.
Upaya tulus sang Guru Besar bahkan ditunjukkan dengan memboyong ahli tata ruang dari Makassar dengan biaya pribadi untuk merancang relokasi rumah warga sejauh 50 meter dari pusat situs sejarah guna melindungi area inti.
Sayangnya, meski serangkaian rapat dan pertemuan telah dilakukan, pemerintah daerah justru bertindak di luar koordinasi.
“Tidak ada output-nya. Tiba-tiba mereka membangun rumah adat sesuai keinginan sendiri, menurut mau-maunya dia. Naaseng mi kapang tau katulu-tulu (Dikira kita ini orang yang berangan-angan),” ungkap Nurhayati.
Ia pun menyadari bahwa visi ini merupakan tantangan besar yang mungkin baru bisa diwujudkan dalam dua atau tiga periode kepemimpinan bupati mendatang yang benar-benar memahami esensi pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Mungkin butuh waktu, dua-tiga periode bupati baru ada yang bisa melaksanakannya,” tegas Nurhayati.
Komentar