DBS NEWS, SOPPENG – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Dipa menyebut, usulan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Soppeng semakin membengkak.
“Tahun ini, usulan dana hibah untuk Pilkada oleh KPU Soppeng ke Pemkab Soppeng mencapai Rp36 miliar. Usulan bantuan ini membengkak dibandingkan pilkada sebelumnya yang hanya Rp24 miliar,” kata Dipa, Selasa (28/3/2023).
Menurut Dipa, fakta ini seolah mematahkan asumsi Pemerintah Pusat, yang mana dalam pelaksanaan Pilkada serentak harusnya bisa mengefisiensikan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Namun alih-alih bisa menghemat anggaran, yang terjadi justru kenaikan usulan bantuan dana hibah yang besar-besaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam Pilkada serentak.
“Banyak sebenarnya yang bisa kita efisiensikan, namun standar biaya yang digunakan oleh KPU Soppeng menurut kami terlalu tinggi. Contohnya jumlah TPS, yang menurut analisa kami sebenarnya masih bisa untuk dirampingkan atau memakai standar Perpres 33 tentang standar harga satuan regional, tapi itu bukan rana kami,” urai Dipa.
Dipa sendiri memastikan, jumlah bantuan dana hibah untuk Pilkada serentak di Soppeng akan semakin membengkak, pasalnya belum semua OPD yang terlibat dalam Pilkada serentak memasukkan proposal bantuan.
“Sejauh ini baru proposal dari KPU Soppeng dan Bawaslu yang diterima, belum dari OPD dan instansi lainnya yang terlibat,” tutup Dipa. (id)
Komentar