DBS NEWS, SOPPENG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Soppeng menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Paud dan Pendidikan Kesetaraan.
Peserta workshop diketahui merupakan para guru Paud dan guru Pendidikan Non Formal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kabupaten Soppeng.
Sementara pemateri diketahui berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Soppeng seperti BPKPD, Disdikbud dan Inspektorat.
Menariknya, meski pemateri dan peserta seluruhnya berasal dari Kabupaten Soppeng, namun kegiatan workshop ini justru dilaksanakan di salah satu hotel di Makassar, tepatnya di Hotel Almadera Makassar.
Workshop dilaksanakan dalam dua tahap, angkatan pertama dimulai sejak tanggal 28 hingga 31 Agustus 2023, sedangkan angkatan kedua dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 4 September 2023.
Sekretaris Disdikbud Soppeng, Nur Alim yang dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023) menyebut, bahwa kegiatan dilaksanakan di Makassar karena berbagai pertimbangan.
Salah satunya karena tidak adanya tempat representatif di Soppeng yang bisa menampung seluruh peserta, di mana untuk satu angkatan diisi sekira 200 peserta.
“Pertimbangannya yaitu jumlah peserta yang banyak, tidak ada tempat yang bisa menampung kalau di Soppeng dilaksanakan, tidak ada tempat yang representatif,” ujar Nur Alim.
Pertimbangan lainnya menurut Nur Alim yaitu guna keefektifan kegiatan. Jika dilaksanakan di Makassar, peserta diharapkan bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pelatihan.
“Kalau di Soppeng dilaksanakan, orang Soppeng yang mau dilatih sedikit-sedikit keluar dengan berbagai alasan, mau jemput anaknya, istrinya, mau pulang memasak,” ucapnya.
Sementara itu, ditanya mengenai anggaran kegiatan workshop ini, Nur Alim mengaku tidak mengetahui, yang ia tahu bahwa para peserta tidak dipungut biaya.
“Persoalan anggaran saya tidak paham. Peserta tidak membayar karena dibiayai oleh Dinas Pendidikan,” katanya.
Nur Alim sendiri menyakini, workshop yang dilaksanakan oleh Disdikbud Soppeng ini akan bisa menambah pengetahuan para peserta khususnya terkait penggunaan aplikasi rencana kerja dan anggaran sekolah.
“Dalam workshop ini, setiap sekolah betul-betul didampingi untuk belajar menyusun rencana kerja sekolah.”
“Jadi setiap sekolah ada pendampingnya, ada dari BPKPD, Dinas Pendidikan, Tim Anggaran dan Akutansi untuk pertanggung jawaban, dan ada juga pendampingan dari inspektorat,” beber Nur Alim. (id)
Komentar