DBS NEWS, SOPPENG – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng mengeluhkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai tak sesuai dengan beban kerja.
Menurut mereka, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima TPP jauh lebih kecil padahal memiliki beban kerja jauh lebih berat dibandingkan OPD lainnya yang justru menerima TPP yang lebih besar.
“Misalnya, BKD, PTSP, BPKPD, PEMDES, BAPPEDA DAN BARJAS menerima TPP lebih besar sementara ada OPD lain yang punya beban kerja lebih berat dan beresiko tinggi, seperti pemadam kebakaran, nakes di laboratoriun, TRC dan lain-lain justru menerima TPP yang lebih kecil,” ujar perwakilan ASN yang tak mau disebutkan namanya ini, Senin (25/3/2024).
Mereka pun berharap, pihak pemerintah daerah bisa mengkaji ulang terkait pemberian TPP ini dengan mengutamakan pegawai yang memiliki pekerjaan yang lebih beresiko.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Dipa yang dikonfirmasi terkait hal ini, tidak mau berkomentar banyak.
Ia justru meminta wartawan agar mengkonfirmasi langsung hal ini kepada Kepala BKPSDM Soppeng.
“Untuk TPP 34 OPD, perbulan disiapkan anggaran sebanyak Rp1,8 miliar. Terkait beban kerja mungkin koordinasi BKPSDM karena dia yang buat Perbup-nya (Peraturan Bupati.red),” tulis Dipa melalui pesan WhatsApp.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng, Andi Maria Razak yang dikonfirmasi melalui WhatsApp juga tak mau berkomentar banyak.
“Terkait dengan OPD yang lebih tinggi TPP-nya dibanding dengan OPD lain, dikarenakan OPD tersebut merupakan area intervensi MCP KPK,” tulis Andi Maria.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai maksud dari area intervensi MCP KPK, Andi Maria sudah tak memberi respon dan tanggapan. (id)
Komentar