DBS NEWS, SOPPENG – Sebanyak 11 ribu petani di Kabupaten Soppeng terancam tidak bisa menebus pupuk bersubsidi karena belum memiliki kartu tani.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, Suhardiman menyebut kartu tani menjadi syarat wajib bagi petani yang ingin menebus pupuk bersubsidi di tahun 2023.
Penggunaan kartu tani diharapkan dapat mencegah penyelewengan dan agar pengelolaan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran.
“Dari total 44.373 NIK valid eRDKK, jumlah kartu tani yang telah tercetak yaitu 44.039 kartu, dan kartu tani yang sudah terdistribusi ke petani sebanyak 32.092 (72,87%). sehingga masih tersisa 11.947 kartu tani yang belum sampai ke petani,” ujar Suhardiman, Rabu (11/1/2023).
Menurut Suhardiman, penyaluran kartu tani selama ini masih terkendala kurangnya partisipasi dan kesadaran petani itu sendiri, padahal pihak Dinas TPHPKP dan Bank BRI sudah memberi berbagai kemudahan dalam proses pengurusan kartu tani.
Seperti proses distribusi yang langsung dilakukan beberapa kali ditingkat kelompok tani. Tak hanya itu, dalam proses pengurusan, pihak bank juga memberikan layanan khusus bagi para petani.
“Khusus untuk layanan kartu tani tidak perlu antri, ada petugas khusus yang memang melayani nasabah yang mau mengurus kartu tani, jadi bagi yang belum menerima kartu diarahkan ke Bank BRI unit masing-masing,” kata Suhardiman.
Sekedar diketahui, untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapat jatah alokasi pupuk urea bersubsidi sebanyak 27.117,055 ton, pupuk NPK sebanyak 9.842877 ton dan NPK formula khusus sebanyak 3.131,943 ton. (id)
Komentar