Ilustrasi
DBS NEWS, SOPPENG – Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi Partai Golkar, Insana, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng agar tidak hanya sekedar mengejar keberhasilan administratif, tetapi juga harus berhasil secara substantif.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD penyampaian fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025, Senin (29/6/2026).
“Keberhasilan pemerintah sesungguhnya diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari laporan keuangan yang tersusun dengan baik,” ujarnya.
Bagi Insana, tingginya persentase realisasi penggunaan anggaran tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, masyarakat Soppeng saat ini lebih membutuhkan infrastruktur jalan yang layak, irigasi yang berfungsi optimal, serta akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Masyarakat juga membutuhkan pendidikan yang merata, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, serta kesempatan kerja yang lebih luas,” imbuh Insana.
Sekedar diketahui, dalam laporannya, Pemkab Soppeng mengklaim realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari 103 persen, sedangkan realisasi belanja hanya 96 persen, sehingga menghasilkan silpa sekira Rp86 miliar.
Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran. Besarnya angka silpa tersebut dikritisi oleh Fraksi Golkar mengingat kebutuhan masyarakat akan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi.
“Besarnya anggaran yang tidak terserap secara maksimal, patut menjadi bahan evaluasi serius terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” ucap Insana.
Penulis: Idham
Komentar