Ilustrasi
DBS NEWS, SOPPENG – Besaran anggaran pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan di Kabupaten Soppeng masih menjadi misteri dan tanda tanya besar.
Pasalnya, sejumlah pejabat daerah mulai dari Kepala Dinas (Kadis) hingga Kepala Desa (Kades) mengaku tidak mengetahui rincian anggaran proyek pembangunan tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Soppeng, Abdul Chair, mengonfirmasi adanya pemotongan anggaran Dana Desa yang cukup signifikan untuk proyek pembangunan Koperasi Merah Putih.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail angka pastinya karena mekanisme pemotongan anggaran dilakukan di tingkat pusat.
“Terkait anggarannya kami tidak tahu, karena pemotongannya dilakukan langsung dari pusat, yang jelas untuk Dana Desa masing-masing desa di Kabupaten Soppeng itu terpotong hingga 70 persen, salah satu peruntukannya untuk Koperasi Merah Putih ini,” ujar Chair, Senin (19/1/2026).
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPK-UKM) Kabupaten Soppeng, Andi Agus Salim juga menyatakan ketidaktahuannya mengenai detail teknis anggaran.
Menurutnya, pembangunan gerai dan gudang Koperasi Merah Putih merupakan ranah kerja sama antara kementerian, PT Agrinas dan TNI.
“Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian, PT Agrinas, dan Panglima TNI, pembangunan diserahkan ke Kodim di masing-masing wilayah, sehingga yang mengetahui RAB atau anggarannya kodim masing-masing wilayah,” ujar Andi Agus, Selasa (20/1/2026).
Ketidaktahuan juga merambah hingga ke tingkat Pemerintahan Desa. Salah satu Kepala Desa di Kabupaten Soppeng yang meminta identitasnya dirahasiakan juga mengaku tidak mengetahui rincian pendanaan proyek Koperasi Merah Putih.
Ia mengaku hanya menerima kebijakan terkait peruntukan lahan atau lokasi tanpa mengetahui berapa besar dana yang dialokasikan dari potongan Dana Desa mereka.
“Kami hanya membantu menyiapkan lahan dan lokasi pembangunan gerai Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Penulis: Idham
Komentar