DBS NEWS, SOPPENG – Selalu menarik untuk menyimak pidato dan sambutan Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak. Sebagai seorang orator handal, Kaswadi jarang membaca naskah teks, ia lebih banyak berimprovisasi.
Namun justru karena tidak membaca naskah pidato itulah, apa yang disampaikan Kaswadi menjadi lebih menarik, karena terkadang dalam sambutannya, ia menyelipkan kritik dan sindiran kepada pihak-pihak tertentu.
Nah, berikut momen-momen paling memorable Bupati Soppeng lontarkan sindiran nyelekit dalam pidatonya.
Caleg yang Suka ‘Mappacopo’
Dalam catatan penulis, penggunaan kata ‘Mappacopo’ mulai dipopulerkan di media pertama kali oleh Andi Kaswadi Razak saat acara Talk Show Tiga Tahun Akar Tetap Super, 16 Februari 2019.
Saat itu Kaswadi secara terang-terangan menyindir sejumlah caleg dan anggota dewan yang suka ‘Mappacoppo’ dengan mengaku-ngaku hasil pembangunan Pemerintah Daerah sebagai usaha yang dia lakukan.
“Sudah banyak pembangunan yang kita lakukan selama tiga tahun terakhir, mulai dari jalan dan fasilitas lainnya, semuanya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat,”
“Namun sayang seiring perkembangan pembangunan di soppeng, sudah ada pula para caleg dan anggota dewan yang mulai ingin ‘Mappacoppo’. Dia memanfaatkan prestasi ini dengan mengaku-ngaku sebagai orang yang berkontribusi besar dalam terjadinya pembangunan itu, semuanya dilakukan untuk meraih simpati warga untuk mengeruk suara” ujar Kaswadi saat itu.
Kegiatan Provinsi Baru Diketahui Setelah Ada Masalah
Kritikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi ini disampaikan Kaswadi dalam acara Musrembang RKPD Kabupaten Soppeng, 17 Maret 2022 lalu.
Saat itu, Kaswadi mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi dalam kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Soppeng. Ia menilai kegiatan provinsi terkadang baru diketahui setelah ada masalah.
Padahal menurut Kaswadi, melibatkan pemerintah daerah dalam kegiatan provinsi sangatlah penting agar tercipta koordinasi yang baik untuk mencapai sasaran yang lebih memenuhi harapan masyarakat.
“Karena pada akhirnya, masyarakat yang tidak paham dengan perencanaan dan pembangunan, yang akan selalu mereka salahkan adalah pemerintah daerah,”
“Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dan anggota dewan tingkat provinsi untuk mengkoneksikan masing-masing tanggung jawab antara provinsi dan daerah. Jangan justru nanti ada masalah, baru diketahui kegiatannya,” beber Kaswadi.
Kritik Kebijakan Provinsi dan Pusat Terkait Kawasan Hutan
Masih di kegiatan yang sama yaitu Musrembang RKPD Kabupaten Soppeng, 17 Maret 2022. Bupati Soppeng juga mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait kawasan hutan.
Dimana dalam regulasinya masyarakat dibolehkan bermukim di dalam kawasan hutan tapi tidak dibolehkan menggarap lahan ditempat mereka tinggal.
“Logikanya ada pemukiman tapi lahan garapan tidak ada. Sama halnya kita tetap menyuruh masyarakat melanggar. Kalau hanya untuk tinggal, tidak ada tempat garapan, dari mana mereka mau makan,”
“Kami sudah mencoba agar aturan ini direvisi tapi ternyata yang dibolehkan hanya ijin pemukiman sementara ijin garapan tidak ada, akibatnya masyarakat kita jadi korban akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” ujar Kaswadi.
Pengurus Masjid Terlalu Mengejar Sumbangan
Sindiran bagi pengurus Masjid Agung Darussalam Watangsoppeng dilontarkan Andi Kaswadi Razak dalam sebuah kegiatan Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, 19 Januari 2022
Saat itu, Kaswadi menyebut pengurus Masjid Agung Darussalam terkesan terlalu ‘mengejar’ sumbangan tanpa memperhatikan kenyamanan jamaah.
“Baru selesai mengucapkan salam dan kita sedang ingin lanjut berdzikir dan berdoa, sudah ribut itu celengan didorong-dorong,” kata Kaswadi.
Padahal jika diperhatikan, Masjid Agung Darussalam sendiri sudah menyiapkan kotak amal di masing-masing pintu masuk dan keluar masjid.
“Langsung saya tegur orang masjidnya, saya minta dihentikan dulu celengan itu,” ujar Kaswadi.
ASN Soppeng Lebih Suka Curhat di Medsos
Momen Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak menyentil perilaku sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng ini terjadi di acara Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan P3K Guru, 8 April 2022.
Kaswadi menyebut banyak ASN saat ini yang tidak loyal dan tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap pimpinan dan seniornya, ini dibuktikan dengan banyaknya ASN yang tidak bisa menjaga rahasia pekerjaan dan jabatan yang diembannya.
“Baru masalah kecil, ributnya luar biasa. yang celakanya banyak rahasia-rahasia pekerjaan itu yang seharusnya dijaga dengan baik, justru disampaikan kepada orang yang tidak berhak. Bukan melapor ke pimpinan tapi melapor ke google atau media sosial,” kata Kaswadi.
Padahal menurut Kaswadi, aparatur negara itu dibatasi oleh satu ketentuan peraturan, sehingga tidak serta merta permasalahan yang dilihat di kantor, bebas dia sampaikan kepada masyarakat.
“Ini saya sampaikan karena pengalaman saya menjabat Bupati, banyak sekali ASN yang sangat memprihatinkan,” ujar Kaswadi saat itu.
Sudah Dibuatkan Kampus, Eh..Pilih Kuliah Diluar
Sentilan itu disampaikan langsung Andi Kaswadi Razak dalam kegiatan Dialog yang digelar oleh Mahasiswa IMPS di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, 24 Maret 2022.
Kaswadi mengaku bingung dengan mahasiswa Soppeng yang lebih memilih kuliah di luar daerah. Padahal menurutnya, pihak pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas pendidikan yang tak kalah berkualitas dengan kampus-kampus luar.
Salah satunya yaitu kampus vokasi Universitas Hasanuddin jurusan Agribisnis Peternakan dan Perikanan yang berlokasi di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata.
“Unhas memberi kita kesempatan untuk membuat kampus vokasi di Soppeng, sayangnya peluang besar itu tidak bisa kita manfaatkan,” kata Kaswadi.
Keberadaan kampus ini harusnya menjadi daya tarik bagi para calon mahasiswa di Soppeng karena tak perlu lagi bepergian jauh ke Makassar untuk kuliah, apalagi menurutnya kualitas pendidikan yang ditawarkan tidak jauh beda dengan yang diberikan di Kampus Unhas Makassar.
“Sangat saya sayangkan, padahal tidak ada bedanya, almamaternya sama yaitu warna merah. Banyak yang saya tanya, ternyata lebih berminat di Makassar, padahal di sana lebih besar ‘godaan-nya’ dibandingkan di sini,” kata Kaswadi.
Tenaga Sukarela yang Kerja, ASN yang ‘Mappacoppo’
Penggunaan kata ‘Mappacoppo’ kembali digunakan Andi Kaswadi Razak, namun kali ini kata tersebut bukan ditujukan untuk para Caleg atau Politisi.
Kata tersebut justru digunakan untuk menyindir para ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng yang menurutnya suka ‘Mappacoppo’ dengan mengaku-ngaku hasil kerja tenaga sukarela sebagai hasil usaha yang dia lakukan.
Hal ini disampaikan Kaswadi di acara Pajak Daerah Award Kabupaten Soppeng Tahun 2022 di Aula kantor BPKPD Kabupaten Soppeng, 12 Mei 2022.
“Ada satu hal yang mungkin terlupakan dalam acara penghargaan ini, yaitu penghargaan bagi tenaga sukarela yang paling banyak mengerjakan tugas ASN,”
“Kalau ASN ‘Mappacoppo’-mi. yang kerja tenaga sukarela, yang dapat kebanggaan justru ASN-nya,” ujar Kaswadi.
Jangan Banyak Selfie dan Belanja di Tanah Suci
Sentilan ini disampaikan langsung Kaswadi kepada para jemaah Calon Haji Soppeng dalam acara Bimbingan Manasik Bagi Jamaah Haji Reguler, di Aula Rumah Jabatan Bupati Soppeng, 28 Mei 2022 lalu.
“Jangan lakukan kegiatan yang tidak produktif. Fokuslah beribadah. Kembalilah dengan menyandang gelar sebagai haji mabrur dan bukan haji mabok, mabok selfie-selfie, mabok belanja-belanja,” ujar Kaswadi.
Menurut Kaswadi, kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan jika bepergian ke tanah suci, justru lebih banyak belanja dibandingkan ibadah. Waktu yang harusnya digunakan untuk istirahat justru dipakai untuk belanja.
“Kebiasaan lain jemaah kita, yaitu suka berfoto-foto saat melaksanakan prosesi pelaksanaan ibadah haji. ia merasa sangat bangga karena nantinya foto itu bisa dipamerkan ke orang-orang sekitar,” kata Kaswadi.
Kaswadi pun meminta para jamaah saat itu, agar menghilangkan kebiasaan buruk tersebut dan tidak lagi melakukannya. Ia tidak ingin hanya karena kebiasaan buruk tersebut membuat ibadah haji yang dilakukan Jamaah tidak sempurna.
“Dari sekian lama masa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, hanya kurang lebih 42 hari kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita, jadi manfaatkan kesempatan tersebut dengan fokus ibadah,” kata Kaswadi.
Belum Dilaksanakan, Eh Sudah Berubah!
Bupati Soppeng menyentil ketidak konsistenan Pemerintah Pusat dalam membuat dan menerapkan kebijakan. Akibatnya, kebijakan tersebut justru terkadang membingungkan bagi Pemerintah Daerah.
Parahnya, jika kebijakan itu tidak berjalan baik Pemerintah Daerah yang justru disalahkan.
Hal ini disampaikan Kaswadi dalam acara Seminar Kesehatan Dewan Pimpinan Wilayah Patelki Sulawesi Selatan, 25 September 2022.
“Kebijakan di Pusat terkadang belum dilaksanakan tapi sudah berubah lagi, masalahnya yang selalu disalahkan adalah Pemerintah Daerah. padahal yang paling banyak bekerja selama ini adalah Daerah. Daerah-lah yang menjadi garda terdepan dan ujung tombak,” ujar Kaswadi.
“Contoh kecil, Kepala Daerah tidak boleh mengangkat atau menerima tenaga sukarela atau honorer, padahal dalam aturan otonomi daerah itu memungkinkan, tapi itu sudah dicabut. Jadi sekarang, persoalan anggaran dan sebagianya itu sudah cerita saja, otonomi daerah hanya namanya saja,” ujarnya.
Sarat Kepentingan, 40 Persen Bantuan Tidak Tepat Sasaran
Pernyataan ini disampaikan Andi Kaswadi Razak dalam acara Pengukuhan pengurus PUSKESOS-SLRT tingkat Kabupaten Soppeng, 27 September 2022.
Saat itu, ia menilai pemberian bantuan sosial bagi masyarakat Soppeng masih sarat dengan kepentingan sejumlah oknum pejabat. Hal dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat yang masuk kepada dirinya.
“Saya menyesalkan masih ada di antara kita yang sering memberikan data-data yang tidak betul, data yang di dalamnya masih ada kepentingan-kepentingan. Mereka punya hak tapi tidak kita berikan, mereka berhak tapi karena kita tidak senang kepada mereka, maka kita tidak kasih,” ujar Kaswadi.
Ia pun menyebut para oknum pejabat yang ‘bermain’ ini tidak bekerja menggunakan hati nurani. Mereka dinilai tidak bisa memposisikan diri sebagai abdi dan pelayan masyarakat.
“Coba kita bayangkan, kurang lebih 40 persen bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tidak tepat sasaran. Padahal 40 persen itu sangat luar biasa dampaknya terhadap penggunaan anggaran. Kenapa seperti ini?, lain data yang kita kirim, lain juga yang datang,” ungkap Kaswadi.
“Kalau kita memberikan data tidak sesuai, maka akhirnya Pengambil Kebijakan juga akan salah dalam mengambil keputusan, karena data kita sudah tidak valid dari awal,” tambah Kaswadi. (id)
Komentar