DBS NEWS, SOPPENG – Sejumlah tokoh intelektual di Kabupaten Soppeng terbelah dalam hal pendapat terkait wacana pemilu sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai untuk pemilu 2024.
Ada yang pro, namun ada juga yang kontra dengan sistem pemilu yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Penggiat Demokrasi dan Kepemiluan yang juga Koordinator Presidium KAHMI Soppeng, Andi Akbar misalnya, mengaku lebih mendukung penerapan pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Menurutnya, selain menekan biaya penyelenggaraan, pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga dipandang mampu mencegah berbagai bentuk potensi korupsi kedepannya.
“Pileg dengan sistem proporsional terbuka hanya melahirkan biaya politik yang mahal dan potensi korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan karena mau mengembalikan modal kampanyenya,” ujar Andi Akbar, Senin (2/1/2023).
Andi Akbar yakin dengan sistem proporsional tertutup bakal menciptakan persaingan yang lebih adil bagi para calon anggota legislatif.
“Tidak ada lagi pertarungan antar calon, mereka-mereka yang sekarang mengurusi partai luar biasa, berkorban luar biasa, kemudian pada saat pencalonan itu kalah sama orang baru yang membawa modal besar,” ujar Akbar.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa menolak tegas bila sistem Pemilu 2024 kembali menerapkan sistem Pemilu proporsional tertutup.
Ia menilai sistem pemilu dengan proporsional tertutup adalah salah satu bentuk penghianatan terhadap nilai-nilai reformasi 1998.
Menurutnya, bila sistem pemilu yang sekarang dianggap banyak kekurangan mestinya sistem ini diperbaiki, bukan malah mundur dengan menerapkan sistem proporsional tertutup yang justru malah bertentangan dengan UU NO 18 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Sistem ini ibarat membeli kucing dalam karung. Dia memilih tapi tidak mengetahui siapa wakilnya yang akan duduk dan ditunjuk oleh partainya,” kata Supriansa dilansir dari Mediatanews.
Tidak hanya Supriansa, Pakar Pemilu Sulsel yang juga putra asli Soppeng, Nurmal Idrus juga tidak sepaham dengan wacana proporsional tertutup.
Dilansir dari Celeberterkini, menurut Nurmal, sistem proporsional tertutup adalah kemunduran bagi demokrasi karena tidak lagi menjadikan rakyat sebagai penentu utama perwakilan mereka di DPR dan DPRD.
Kondisi itu akan membuat rakyat tak punya lagi korelasi langsung dengan wakil mereka di parlemen. Rentang kendali rakyat terhadap wakil mereka di parlemen akan makin lemah karena ada parpol yang mengantarainya.
“Padahal, mereka duduk di parlemen atas nama rakyat dan harus berjuang untuk kepentingan rakyat bukan parpol,” ujar Nurmal.
Terkait dengan mahalnya biaya pemilu dengan sistem proporsional terbuka, Nurmal menyebut itu hanya alasan pembenar untuk memuluskan rencana ini. Pasalnya, biaya kampanye caleg selama ini ditanggung oleh masing-masing caleg, bukan menggunakan uang negara.
“Proporsional terbuka akan melahirkan dinamisasi bukan hanya dari sisi politik tetapi juga dari sisi ekonomi dengan banyaknya kebutuhan caleg jelang pemilu. Masyarakat diuntungkan dari sisi ekonomi dan juga diuntungkan dari sisi politik karena mereka punya kendali langsung pada caleg- caleg itu,” ujarnya.
Nurmal pun menilai semua alasan mengenai penerapan proporsional tertutup dalam pemilu sangatlah lemah dan sulit untuk dicarikan argumentasi yang tepat.
Wacana ini menurutnya memang hanya untuk kepentingan sejumlah individu di pimpinan parpol yang akan banyak diuntungkan.
“Jika ini diterapkan maka oligarki dan nepotisme politik dan kekuasaan akan makin berkembang sementara politik uang di internal parpol akan semakin marak yang justru akan membuat kekacauan baru dan berbiaya tinggi,” kata Nurmal.
Komentar