DBS NEWS, SOPPENG – Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng kompak bungkam saat ditanya mengenai angka kasus stunting di tiap desa/kelurahan di Kabupaten Soppeng.
Wakil Bupati Soppeng yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Soppeng, Lutfi Halide bahkan tak memberi respon saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (6/2/2023).
Begitupun dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng, Andi Husniati, yang saat dikonfirmasi hanya menjawab sekenanya.
“Sedang Rapat Koordinasi,” ujarnya melalui pesan singkat.
Saat dikonfirmasi kembali beberapa jam berikutnya, sudah tidak ada balasan dan tanggapan dari Andi Husniati.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Sallang yang dikonfirmasi langsung di ruang kerjanya, juga tidak bisa memberi jawaban.
Sallang justru mengarahkan awak media untuk menanyakan langsung perihal angka stunting di tiap desa/kelurahan ke Wakil Bupati Soppeng, Lutfi Halide.
“Beliau lebih tahu karena Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Soppeng atau bisa langsung saja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD),” kata Sallang.
Sayangnya, pihak Dinas PMD Soppeng juga menyebut belum memiliki update terbaru angka stunting di tiap desa di Kabupaten Soppeng.
“Belum terupdate, hanya ada data bulan Agustus tahun 2022 ,” ujar Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Soppeng, Andi Irwansyah.
Sekedar diketahui, dari rilis yang dibagikan oleh Diskominfo Soppeng, hanya disebutkan mengenai total stunting di kabupaten Soppeng yang telah mencapai angka 1.245 kasus. Sayangnya, tidak dijelaskan lebih rinci, berapa jumlah kasus di tiap desa/kelurahan.
Publikasi angka stunting di tiap desa ini sangat penting sebagai bentuk transparansi, mengingat setiap desa di Kabupaten Soppeng telah ‘diwajibkan’ mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 20 persen untuk penanganan stunting.
Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak dalam sebuah kesempatan bahkan mewanti-wanti para Kepala Desa untuk segera melaporkan alokasi anggaran dana desa untuk penanganan stunting.
“Segera dilaporkan anggaran alokasi dana desa untuk penanganan stunting, kalau tidak robek itu APBDesa. Kalau ada desa yang belum menganggarkan, segera anggarkan. Karena saya dengar ada desa yang nakal.”
“Jadi dari pada nantinya bermasalah dan berurusan dengan Polres dan Kejari, mohon maaf tidak bisa kami bantu karena dari awal sudah kita ingatkan,” ujar Kaswadi saat itu. (id)
Komentar