DBS NEWS, SOPPENG – Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak melontarkan pernyataan keras bagi para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Soppeng yang tidak bisa membuat alokasi anggaran dana desa untuk program penurunan stunting.
“Saya tunggu hari Senin (6 Februari 2023.Red), segera dilaporkan anggaran alokasi dana desa untuk penanganan stunting, kalau tidak robek itu APBDesa,” ujar Kaswadi, Jumat (3/2/2023).
Dijelaskan Kaswadi, alokasi dana desa mutlak harus ada yang dianggarkan untuk penanganan stunting, dalam aturannya desa wajib mengalokasikan sebanyak 20 persen dari dana desa.
Nantinya Aparat Penegak Hukum (APH) juga akan turun mendampingi dan memantau program penggunaan dana desa untuk penanganan stunting tersebut.
“APH akan turun mendampingi, kalau ada Desa yang belum menganggarkan, segera anggarkan. Karena saya dengar ada desa yang nakal.”
“Jadi dari pada nantinya bermasalah dan berurusan dengan Polres dan Kejari, mohon maaf tidak bisa kami bantu karena dari awal sudah kita ingatkan,” kata Kaswadi.
Soppeng sendiri menurut Kaswadi saat ini mengalami kenaikan angka stunting yang cukup signifikan, dimana ada puluhan desa yang tidak bisa mengatasi lonjakan peningkatan stunting di wilayahnya.
“Kenaikan 1 persen lebih saja itu sudah sangat luar biasa. Ini pergerakannya butuh strategi khusus. Stunting ini persoalan nasional, semua kegiatan sekarang selalu ada stunting yang disinggung.”
“Ada daerah yang angka stuntingnya turun, ada juga yang naik. Kita di Soppeng naik status stuntingnya. Ada 25 Desa yang mengalami lonjakan yang agak lumayan,” kata Kaswadi. (id)
Komentar