Belum Beranjak dari Birokrasi Patrimonial

DBS NEWS, NASIONAL – Pengamat Kebijakan Public, Cecep Darmawan menilai birokrasi Indonesia saat ini belum beranjak dari birokrasi patrimonial.

Birokrasi yang cenderung berorientasi kepada yang sifatnya vertikal, misalnya, Bupati kepada Gubernur, Gubernur kepada Menteri atau Presiden.

“Nah itu sifatnya vertikal, jadi jabatan dianggap sebagai sumber keuntungan, sementara aspirasi masyarakat sering diabaikan,” ujar Cecep Darmawan, yang dikutip DBS News dari kanal YouTube Liputan6, Jumat (5/5/2023).

Menurut Cecep, Indonesia harusnya bisa menerapkan nilai-nilai birokrasi yang sifatnya modern. Dimana kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Sebuah program pembangunan harus didasarkan atas public services, bukan karena loyalitas dan kepatuhan terhadap atasan atau pejabat yang stratanya lebih tinggi.

“Misalnya, jalan diperbaiki itu bukan karena datangnya seorang pejabat, atasan atau presiden, tetapi memang jalan itu harus diperbaiki karena kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

“Jadi public services itu didahulukan, bukan loyalitas. Ingat ya!, bukan loyalitas tapi public services,” imbuh Cecep. (id)