Selle KS Dalle (Ist)
DBS NEWS, SOPPENG – Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle menunjukkan dinamika pandangan terkait kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pada 30 Juli 2026, dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada), Selle secara terbuka mengeluhkan besarnya anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Selle, beban belanja pegawai di daerah saat ini telah mencapai angka yang sangat tinggi, yakni memakan hampir separuh dari total anggaran daerah.
“Kami butuh kepastian bagaimana soal alokasi anggaran untuk PPPK kami. Daerah kami 47 persen dari APBD itu untuk gaji ASN.”
“Perlunya kepastian mekanisme pembiayaan gaji PPPK agar tidak sepenuhnya menjadi beban APBD, sehingga ruang fiskal daerah tetap mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan,” ucap Selle saat itu.
Menariknya, berselang beberapa pekan kemudian, tepatnya pada 21 Agustus 2026 di peringatan Hari Jadi Partai Demokrat ke-25, Selle secara terbuka mendorong agar semakin banyak PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu.
Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan yang lebih berpihak pada kepastian hak-hak dan kesejahteraan para ASN dan PPPK.
“Kita akan terus berusaha memperjuangkan agar semakin banyak pegawai berstatus paruh waktu memperoleh kesempatan untuk diangkat menjadi penuh waktu, sesuai dengan kemampuan dan kebijakan pemerintah.”
“Sepanjang masih ada ruang untuk kita dorong bagaimana memastikan nasib seluruh teman-teman yang ada di pemerintahan yang berstatus PPPK, Insya Allah kita akan dorong ke arah yang lebih berpihak, yang lebih pasti tentang hak-hak dan kesejahteraan para ASN khususnya PPPK,” ujar Selle dalam postingan Facebooknya.
Penulis: Idham
Komentar