DBS NEWS, SOPPENG – Sebanyak 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng tercatat mengalokasikan anggaran untuk belanja biaya fotokopi di tahun 2023.
Hal itu diketahui dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diakses Sabtu (28/10/2023).
Belanja tersebut sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2023.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Soppeng menjadi satuan kerja yang mengalokasikan anggaran terbesar untuk belanja fotokopi.
Bappelitbangda total mengalokasikan anggaran mencapai sekira Rp151.043.750. Anggaran tersebut dipecah dalam 21 paket belanja dengan nilai pagu yang bervariasi.
Peringkat kedua dengan anggaran terbesar untuk belanja terkait fotokopi ditempati oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
Satuan kerja ini total mengalokasikan anggaran mencapai sekira Rp132.820.200 yang dipecah dalam 32 paket belanja.
Kemudian berturut-turut, Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan anggaran sekira Rp124.737.100 yang dipecah dalam 32 paket belanja, Sekretariat Daerah dengan anggaran Rp67.712.400 yang dipecah dalam 16 paket belanja.
Dinas PPK-UKM dengan anggaran Rp52.046.800 untuk 24 paket belanja, Kecamatan Lalabata dengan anggaran Rp37.880.400 untuk 9 paket belanja, Disparpora dengan anggaran Rp25.871.400 untuk 10 paket belanja.
Selanjutnya, Diskominfo dengan anggaran Rp23.270.595 untuk 12 paket belanja, Dinas P3AP2KB dengan anggaran Rp22.104.450 untuk 10 paket belanja, Dinas TPHPKP dengan anggaran Rp18.400.000 untuk 7 paket belanja.
Lalu Kecamatan Marioriawa dengan anggaran Rp14.221.200 untuk 7 paket belanja, Kecamatan Lilirilau dengan anggaran Rp12.538.800 untuk 9 paket belanja.
Kecamatan Liliriaja dengan anggaran Rp12.299.200 untuk 3 paket belanja, Kecamatan Citta dengan anggaran Rp11.230.200 untuk 10 paket belanja.
Dinas Perhubungan dengan anggaran Rp8.745.000 untuk 1 paket belanja, Dinas Sosial dengan anggaran Rp6.000.000 untuk 1 paket belanja.
Kemudian Kecamatan Donri-Donri dengan anggaran Rp5.323.400 untuk 9 paket belanja, Dinas PUPR dengan anggaran Rp4.800.000 untuk 2 paket belanja, dan Badan Kesbangpol dengan anggaran Rp300.000 untuk 1 paket belanja. (id)
Komentar