Ilustrasi (Ist)
DBS NEWS, SOPPENG – Upaya penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar di kawasan hutan lindung di Kabupaten Soppeng dinilai masih belum optimal.
Temuan ini tertuang dalam jurnal penelitian yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI), Zhaydinal Ali dan dipublikasikan pada 1 Mei 2026.
Menurut peneliti, meskipun aparat penegak hukum telah melakukan langkah-langkah seperti patroli rutin dan operasi gabungan, aktivitas penebangan pohon ilegal masih terus terjadi secara sembunyi-sembunyi.
Kondisi tersebut dipicu oleh sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan jumlah personel aparat, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta luasnya wilayah hutan yang harus diawasi.
“Selain faktor internal, terdapat hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan serta tekanan ekonomi yang mendorong warga melakukan pembalakan liar,” tulis peneliti.
Proses penindakan hukum terhadap pelaku juga dinilai belum memberikan efek jera yang maksimal. Sanksi yang diberikan sering kali dianggap belum cukup tegas, ditambah dengan kurangnya pengawasan lanjutan di lapangan.
Penelitian tersebut menekankan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum ini.
Upaya yang diusulkan meliputi penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan penyediaan alternatif mata pencaharian ekonomi.
“Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hutan lindung yang lebih optimal,’ tulis peneliti dalam kesimpulannya.
Penulis: Idham
Komentar