Suasana Rapat Paripurna di DPRD Soppeng (Ist)
DBS NEWS, SOPPENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng punya cara tersendiri untuk berkelit atau menghindar dari isu krusial mengenai angka pengangguran di Bumi Latemmamala.
Sikap pemerintah daerah bisa terlihat saat Rapat Paripurna DPRD terkait pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang berlangsung pada Senin (29/6/2026).
Momen ini bermula ketika anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Eka Syafri Agelsyah, mempertanyakan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan serta pengangguran di wilayah tersebut.
Alih-alih memberikan penjelasan menyeluruh, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Soppeng, Andi Haeruddin, dalam tanggapannya justru hanya memaparkan data mengenai penurunan angka kemiskinan.
Terkait pertanyaan mengenai pengangguran, pihak Pemkab Soppeng sama sekali tidak menyinggung atau memberikan data pendukung apa pun dalam forum tersebut.
“Angka kemiskinan turun 0,25 persen,” ujar Andi Haeruddin singkat.
Hingga rapat paripurna berakhir, tidak ada keterangan tambahan atau penjelasan susulan dari pihak pemerintah daerah mengenai alasan tidak dibahasnya isu pengangguran tersebut.
Sekedar diketahui, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), angka pengangguran di Kabupaten Soppeng saat ini mengalami peningkatan, dari 3.996 jiwa pada tahun 2024 menjadi 4.688 jiwa pada tahun 2025.
Penulis: Idham
Komentar